Anggaran Dasar (AD) Pramuka Terbaru Hasil Munas 2018 (isi Pasal 32,33,34,35,36,37,38)

Halamn ini merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya, untuk membaca isi Pasal 26 sampai 31 Aggaran Dasar Gerakan Pramuka Terbaru Hasil Munas 2018, silahka buka Anggaran Dasar (AD) Pramuka Terbaru Munas X 2018 - Isi Pasal 26-31

AD ART GP Munas 2018 berlaku selama 5 tahun ke depan (tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022)

Untuk membaca Daftar Isi AD ART Gerakan Pramuka versi terbaru, silahkan buka : DAFTAR ISI ANGGARAN DASAR (AD) Gerakan Pramuka Munas X Tahun 2018


L a n j u t a n . . .
Pasal 32
Kepengurusan Kwartir
  • (1) Kepengurusan kwartir ranting dipilih oleh pengurus gugus depan diwilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.
  • (2) Kepengurusan kwartir cabang, daerah, dan nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.
  • (3) Kepengurusan kwartir tidak terikat dengan jabatan publik secara ex-officio.

Pasal 33
Badan Kelengkapan
  • (1) Di setiap kwartir dibentuk badan kelengkapan kwartir.
  • (2) Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
    • a. Dewan Kehormatan;
    • b. Satuan Pengawas Internal; dan
    • c. Dewan Kerja.

Pasal 34
Dewan Kehormatan
  • (1) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan gugus depan serta bertanggung jawab kepada ketua kwartir atau ketua gugus depan.
  • (2) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua kwartir atau ketua gugus depan dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi.

Pasal 35
Satuan Pengawas Internal
  • (1) Satuan pengawas internal adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggung jawab kepada ketua kwartir
  • (2) Satuan pengawas internal berfungsi melakukan pengawasan manajemen kwartir dan memberikan masukan untuk penyusunan pelaporan berdasarkan hasil pengawasan

Pasal 36
Dewan Kerja
  • (1) Dewan kerja adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada kwartir.
  • (2) Dewan kerja terdiri dari perwakilan pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayahnya.
  • (3) Dewan kerja berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu pimpinan kwartir dalam mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega.

Pasal 37
Majelis Pembimbing
  • (1) Pada setiap gugus depan dan kwartir dibentuk majelis pembimbing.
  • (2) Majelis pembimbing bertugas memberikan bimbingan moral dan organisatoris serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan
  • (3) Majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur:
    • a. Pimpinan satuan pendidikan atau komunitas
    • b. Tokoh masyarakat
    • c. Tokoh pramuka
    • d. Orang tua peserta didik
    • e. Pembina pramuka
  • (4) Majelis pembimbing kwartir berasal dari unsur:
    • a. Pemerintah atau pemerintah daerah
    • b. Tokoh masyarakat, dan
    • c. Tokoh pramuka kwartir
  • (5) Majelis pembimbing dapat membentuk Dewan Penasehat

Pasal 38
Organisasi Pendukung
  • (1) Kwartir cabang, daerah, dan Nasional dapat membentuk organisasi pendukung.
  • (2) Organisasi pendukung terdiri dari:
    • a. Satuan Karya Pramuka;
    • b. Gugus Darma Pramuka;
    • c. Satuan Komunitas Pramuka;
    • d. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
    • e. Pusat Informasi; dan
    • f. Badan Usaha.
  • (3) Kwartir dapat membentuk satuan tugas yang disesuaikan dengan keperluan masing-masing
B e r l a n j u t . . .
Untuk membaca Anggaran Dasar Gerakan Pramuka terbaru Pasal 7 dan selanjutnya, silahkan buka : Anggaran Dasar (AD) Pramuka Terbaru Munas X 2018 - Pasal 39-45
-----------
Penjelasan Masing Masing Pasal

Semoga artikel ini bemanfaat.
Salam Pramuka!
Anggaran Dasar (AD) Pramuka Terbaru Hasil Munas 2018 (isi Pasal 32,33,34,35,36,37,38)