Sunday, February 25, 2018

Petunjuk Penyelenggaraan (PP) Saka Bahari Terbaru - Download Pdf

Kategori
Untuk mendapatkan file Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari (PP Saka Bahari) dalam format Pdf, silahkan kakak download melalui link yang sudah Admin Halo Pramuka siapkan. Link download berada di bawah BAB IX

Hingga saat ini, Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini merupakan versi terakhir dan yang berlaku saat ini. Sehingga Halo Pramuka menambahkan judul dengan kata "terbaru".

Untuk membaca secara langsung PP Saka Bahari, berikut ini admin sajikan secara lengkap, Selamat membaca

PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA
BAHARI
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 158 TAHUN 2011

DAFTAR ISI
  • Daftar Isi
  • Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 158 Tahun 2011 Tentang Petunjuk  Penyelenggaran Satuan Karya Pramuka Bahari
  • Lampiran I :Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari
  • BAB I - Pendahuluan
  • BAB II - Tujuan dan Sasaran
  • BAB III - Sifat dan Fungsi
  • BAB IV - Organisasi
  • BAB V - Keanggotaan, Hak dan Kewajiban
  • BAB VI - Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka
  • BAB VII - Pimpinan, Pamong, Instruktur, dan Majelis Pembimbing Saka
  • BAB VIII - Pengesahan dan Pelantikan
  • BAB IX - Lambang, Bendera, Tanda Jabatan, Papan Nama dan Stempel
  • BAB X - Kegiatan Saka
  • BAB XI - Musyawarah dan Rapat
  • BAB XII - Pendanaan
  • BAB XIII - Administrasi Saka
  • BAB XIV - Sanggar Bakti
  • BAB XV - Penutup
  • Lampiran II :Struktur Organisasi Satuan Karya Pramuka Bahari
  • Lampiran III :Gambar Lambang Satuan Karya Pramuka Bahari
  • Lampiran IV :Gambar Bendera Satuan Karya Pramuka Bahari
  • Lampiran V :Gambar Tanda Jabatan Satuan Karya Pramuka Bahari
  • Lampiran VI :Gambar Papan Nama Satuan Karya Pramuka Bahari
  • Lampiran V :Gambar Stempel Pimpinan Satuan Karya Pramuka Bahari

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 158 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA BAHARI

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka :
Menimbang : 
  • a. bahwa Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila, dan sanggup ikut serta membangun masyarakat, bangsa dan negara, perlu membekali anggotanya dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dibidang ke baharian;
  • b. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 19 Tahun 1991 perlu disempurnakan sesuai perkembangan Gerakan Pramuka saat ini;
  • c. bahwa sehubungan dengan itu, penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.
Mengingat : 
  • 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
  • 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
  • 3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  • 4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
  • 5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
  • 6. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 19 Tahun 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
  • Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 19 Tahun 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari.
  • Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  • Ketiga : Petunjuk Penyelenggaraan ini digunakan sebagai pedoman bagi kwartir, gugus depan, dan institusi/lembaga terkait dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka Bahari.
  • Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 20 September 2011
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR 158 TAHUN 2011
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA BAHARI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum
a. Menyadari bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari ± 17.504 buah pulau dan dua per tiga wilayahnya merupakan laut, Gerakan Pramuka merasa turut berkewajiban menanamkan dan menumbuhkembangkan rasa cinta laut dan sikap hidup yang berorientasi ke laut.

b. Makna laut bagi bangsa Indonesia dewasa ini dan juga di masa yang akan datang menjadi semakin penting, hal ini antara lain disebabkan:
  • 1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih.
  • 2) Tuntutan penyediaan sumber daya alam yang semakin besar.
  • 3) Kenyataan bahwa sumber daya alam di daratan terbatas dan jumlahnya semakin berkurang sehingga dapat mempengaruhi ekosistem yang ada.
  • 4) Potensi dan kekayaan alam laut sangat bervariasi dalam jumlah yang melimpah baik mineral, nabati maupun hayati yang dapat dilestarikan dan ditingkatkan.
  • 5) Laut memberikan lima unsur pokok kebutuhan umat manusia, yaitu protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan oksigen. Selain itu laut juga berfungsi sebagai:
    • a) Faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim.
    • b) Jalan perhubungan yang murah.
    • c) Sumber uap air, bahan dasar obat-obatan, barang tambang dan energi.
    • d) Lahan pertanian, obyek wisata dan arena olahraga.
    • e) Laboratorium alam yang lengkap dan unik.
    • f) Medan pertahanan negara.
Kesemuanya itu merupakan tantangan bagi generasi muda untuk mengelola dan memanfaatkannya.

c. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kekayaan alam laut, Indonesia mutlak perlu berpegang teguh pada sejarah kehidupan bangsa Indonesia, yaitu:
  • Pertama: Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa; Indonesia. Kesatuan jiwa kebangsaan Indonesia ini harus selalu menjiwai setiap perkembangan yang terjadi.
  • Kedua: Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia sebagai satu bangsa yang merdeka ingin hidup dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip NKRI harus tetap menjiwai pengelolaan potensi serta kekayaan alam laut Indonesia.
  • Ketiga: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Keempat: Deklarasi Djuanda (pengumuman pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia dan penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960, tentang Perairan Indonesia.
  • Kelima: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang mengesahkan/meratifikasi hasil Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982 (United Nations Conventions on the Law of the Sea, 1982).
  • Keenam: Wawasan Nusantara. Kondisi geografis Kepulauan Indonesia bersama-sama dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkan suatu “Budaya Politik” yang dalam kehidupan bangsa Indonesia dikenal dengan nama Wawasan Nusantara.
  • Kemerdekaan yang berhasil diraih oleh bangsa Indonesia sebagai hasil perjuangan yang penuh dengan semangat persatuan dan kesatuan pada tanggal 13 Desember 1957 ditindaklanjuti dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda yang memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia ini kemudian diimplementasikan secara nyata dengan Wawasan Nusantara.

d. Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan perlu mendidik dan melatih anggotanya agar tumbuh kecintaan terhadap kebaharian. Menumbuhkan cinta kebaharian ini dibina sejak dari Pramuka Siaga dan Pramuka Penggalang. Sedangkan bagi Pramuka Penegak dan Pandega perlu diberikan bimbingan dan pembinaan yang sesuai dengan minatnya untuk menjadi anggota Satuan Karya Pramuka Bahari tanpa meninggalkan gugusdepannya.

2. Maksud dan Tujuan
  • a. Maksud diterbitkannya Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari (Saka Bahari) ini adalah untuk memberikan pedoman kepada kwartir-kwartir dan gugusdepan-gugusdepan Gerakan Pramuka dalam upaya menumbuhkan sikap hidup yang berorientasi kebaharian, khususnya untuk membentuk, mengelola, membina, dan mengembangkan Saka Bahari.
  • b. Tujuan diterbitkannya Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini adalah untuk memberikan arahan, kemudahan, dan kelancaran dalam pengembangan Saka Bahari.

3. Dasar
  • a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
  • b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
  • c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  • d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.

4. Sistematika
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Saka Bahari, dengan sistematika sebagai berikut:
  • a. Pendahuluan
  • b. Tujuan dan Sasaran
  • c. Sifat dan Fungsi
  • d. Organisasi
  • e. Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban
  • f. Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka
  • g. Pimpinan, Pamong, Instruktur, dan Majelis Pembimbing Saka
  • h. Pengesahan dan Pelantikan
  • i. Lambang, Bendera, Tanda Jabatan, Papan Nama, dan Stempel
  • j. Kegiatan Saka
  • k. Musyawarah dan Rapat
  • l. Pendanaan
  • m. Administrasi Saka
  • n. Sanggar Bakti
  • o. Penutup

5. Pengertian
a. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pertahanan Keamanan dalam satu ruang kehidupan seluas laut territorial Indonesia dengan pulau-pulau di dalamnya serta udara di atasnya.

b. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.

c. Satuan Karya Pramuka disingkat Saka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.

d. Bahari adalah laut, akan tetapi dalam kaitannya dengan kegiatan satuan karya pramuka, bahari mengandung arti segala kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan sistem lingkungan hidup (ekosistem) kelautan dan perairan.

e. Satuan Karya Pramuka Bahari disingkat Saka Bahari adalah wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kebaharian yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, dan lingkungan serta dapat menjadi bekal dalam mengembangkan lapangan kerja.

f. Anggota Saka Bahari adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putra dan putri yang menjadi anggota gugus depan di wilayah ranting atau cabang yang mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan pengalaman di bidang keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu melalui Saka Bahari.

g. Pamong Saka Bahari adalah Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak/Pandega atau anggota dewasa lainnya berkualifikasi Pembina Mahir yang memiliki minat dalam bidang kebaharian dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Saka Bahari.

h. Instruktur Saka Bahari adalah anggota Gerakan Pramuka atau seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian di bidang kebaharian untuk membantu Pamong Saka Bahari dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Saka Bahari.

i. Pimpinan Saka Bahari adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan teknis kepada Saka Bahari serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.

j. Majelis Pembimbing Saka Bahari adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang memberikan dukungan dan bantuan moril, materiil, finansial untuk pendidikan dan pembinaan Saka Bahari.

k. Dewan Saka Bahari adalah badan yang dibentuk oleh anggota Saka Bahari, beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang bertugas merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan Saka Bahari sehari-hari di satuannya.

l. Krida adalah satuan terkecil dari Saka, sebagai wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan dan teknologi tertentu.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan
Saka Bahari bertujuan membina dan mengembangkan anggota Gerakan Pramuka agar:
  • a. Memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan kecakapan di bidang kebaharian, yang dapat menjurus kepada kemandirian penghidupannya di masa mendatang.
  • b. Memiliki rasa cinta bahari pada khususnya dan tanah air Indonesia pada umumnya.
  • c. Memiliki sikap dan cara berpikir yang lebih matang dalam menghadapi segala tantangan hidup, terutama menyangkut kebaharian.
  • d. Mampu menyelenggarakan kegiatan di bidang kebaharian secara positif berdaya guna dan tepat guna, sesuai dengan minat dan bakatnya serta bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

2. Sasaran
Sasaran pembentukan Saka Bahari adalah agar selama dan setelah mendapatkan pendidikan dan latihan Saka Bahari, maka anggota Gerakan Pramuka akan:
  • a. Mampu dan dapat memanfaatkan segala pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kecakapannya untuk ikut berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang kebaharian.
  • b. Ikut bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup yang menyangkut kebaharian.

BAB III
SIFAT DAN FUNGSI

1. Sifat
Saka Bahari bersifat terbuka bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, baik putra maupun putri berasal dari gugus depan di wilayah ranting atau cabangnya.

2. Fungsi
Saka Bahari berfungsi sebagai:
  • a. Wadah pendidikan dan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan di bidang kebaharian.
  • b. Sarana untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif.
  • c. Sarana untuk melaksanakan bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara.
  • d. Sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan Gerakan Pramuka.

BAB IV
ORGANISASI

1. Ketentuan Umum
a. Saka Bahari dapat dibentuk di kwartir ranting atas kehendak dan minat yang sama dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayahnya.

b. Saka Bahari dibentuk oleh dan berada di bawah wewenang, pengelolaan, pengendalian dan pembinaan kwartir ranting, sedangkan pengesahannya dilakukan oleh kwartir cabang. Apabila kwartir ranting belum mampu membentuk Saka Bahari, maka pembentukan Saka Bahari dapat dilaksanakan oleh kwartir cabang yang wewenang, pengelolaan, pengendalian, dan pembinaannya oleh kwartir cabang.

c. Saka Bahari beranggotakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) krida yang masing-masing krida beranggotakan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang. Pengembangan jumlah krida dan anggota disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Saka Bahari terdiri dari 4 krida, yaitu:
  • 1) Krida Sumber Daya Bahari.
  • 2) Krida Jasa Bahari.
  • 3) Krida Wisata Bahari.
  • 4) Krida Reksa Bahari.
Masing-masing krida dipimpin oleh pemimpin krida yang berasal dari dan dipilih oleh seluruh anggota kridanya.

e. Jika satu jenis krida peminatnya lebih dari 10 (sepuluh) orang, maka nama krida tersebut dapat diberi tambahan nomor urut dibelakangnya. Misalnya: Krida Jasa Bahari 1, Krida Jasa Bahari 2, dan seterusnya.

f. Anggota Saka Bahari putra dan putri dihimpun secara terpisah. Anggota Saka Bahari putra dibina oleh Pamong Saka Bahari dibantu oleh Instruktur dan atau Instruktur Muda Saka Bahari putra, sedangkan anggota Saka Bahari putri dibina oleh Pamong Saka Bahari dibantu oleh Instruktur dan atau Instruktur Muda Saka Bahari putri.

g. Anggota Saka Bahari membentuk Dewan Saka Bahari yang dipilih dari Pemimpin Krida, Wakil Pemimpin Krida dan beberapa anggota Saka Bahari.
h. Saka Bahari dapat diberi nama sesuai dengan nama pahlawan yang ada kaitannya dengan kebaharian, misalnya Yos Sudarso, Nala, Hasanuddin, Dewaruci, Malahayati, dan sebagainya.

2. Prosedur Pembentukan Saka Bahari
Pembentukan Saka Bahari berdasarkan kebutuhan dari tingkat bawah, yaitu adanya sekelompok Pramuka Penegak dan atau Pramuka Pandega dari satu gugus depan atau lebih yang berminat pada bidang kebaharian dan secara terus menerus melakukan kegiatan bersama, kemudian mengusulkan kepada kwartir ranting atau kwartir cabang untuk membentuk Saka Bahari.
Saka Bahari juga dapat dibentuk atas usul lembaga atau instansi terkait setempat.

3. Kelengkapan organisasi
  • a. Saka Bahari memiliki kelengkapan sebagai berikut:
    • 1) Anggota Saka Bahari.
    • 2) Pamong Saka Bahari.
    • 3) Instruktur Saka Bahari.
    • 4) Majelis Pembimbing Saka Bahari.
  • b. Di kwartir cabang, kwartir daerah, dan Kwartir Nasional dibentuk Pimpinan Saka Bahari sebagai unsur kelengkapan kwartir.
  • c. Majelis Pembimbing Saka Bahari di tingkat ranting, cabang, daerah, dan nasional merupakan mitra pimpinan kwartir dalam pengelolaan dan pembinaan Saka Bahari.

BAB V
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Selengkapnya tentang Hak dan Kewajiban Anggota Saka Bahari tertuang pada BAB V, kakak dapat membaca bab V disini: Syarat, Hak dan Kewajiban Anggota Saka Bahari
BAB VI
DEWAN SAKA DAN DEWAN KEHORMATAN SAKA
Dalam bab VI ini berisi tentang pengetian Dewan Saka dan Kehormatan saka bahari. Juga didalamnya termasuk tugas dan tanggung jawabnya,
Silahkan baca bab VI disini: Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka Bahari

BAB VII
PIMPINAN, PAMONG, INSTRUKTUR, DAN MAJELIS PEMBIMBING SAKA
Dalam BAB VII ini berisi tugas dan tanggung jawab pimpinan, pamong instruktur dan mabi Saka Bahari, untuk membacanya, silahkan buka halaman ini: Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan, Pamong, Instruktur dan Mabi Saka Bahari

BAB VIII
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

1. Pengesahan.
  • a. Saka Bahari disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
  • b. Pimpinan Saka Bahari disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan.
  • c. Pamong Saka dan Instruktur Saka Bahari disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
  • d. Dewan Saka Bahari disahkan dengan Surat Keputusan Pamong Saka.
  • e. Mabi Saka Bahari disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan.
2. Pelantikan.
  • a. Pelantikan dilakukan dengan mengucapkan Trisatya Pramuka dan Ikrar.
  • b. Pelantikan peserta didik sebagai anggota Saka Bahari dilakukan oleh Pamong Saka Bahari.
  • c. Pelantikan Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida dilakukan oleh Pamong Saka Bahari.
  • d. Pelantikan Dewan Saka Bahari dilakukan oleh Pamong Saka Bahari.
  • e. Pelantikan Pamong Saka Bahari dan Instruktur Saka Bahari dilakukan oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
  • f. Pelantikan Pimpinan Saka Bahari dan Mabi Saka Bahari dilakukan oleh Ketua Kwartir sesuai dengan tingkatannya.

BAB IX
LAMBANG, BENDERA, TANDA JABATAN, PAPAN NAMA, DAN STEMPEL

Dalam BAB ke 9 ini di jelaskan secara mendetai tentang Lambang/ Logo Saka Bahari, Bendera, Tanda Jabatan, Papan Nama dan stempel.

Dalam poin poin tersebut terdapat gambar-gambar yang berada di lampiran. Namun Halo Pramuka menyajikaanya langsung dengan gambarnya agar lebih mudah dipahami. Untuk membaca BAB V dan melihat gambar-gambarnya, silahkan buka halaman ini:Lambang, Bendera, Tanda jabatan, Papan Nama dan Stempel Saka Bahari

Download PP Saka Bahari Sekarang!
Download PP Saka Bahari Pdf

Untuk bisa mendapatkan Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari Terbaru dalam format Pdf, sobat dapat klik link downloadnya yang sudah Halo Pramuka siapkan disini: PP Saka Bahari Pdf


BAB X
KEGIATAN SAKA

1. Sifat dan ruang lingkup kegiatan
a. Kegiatan kebaharian dilaksanakan untuk semua golongan anggota muda Gerakan Pramuka yaitu Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega yang menjurus kepada pembinaan watak, mental, jasmani, rohani, pengetahuan, kecakapan, pengalaman dan ketrampilan dengan menerapkan sistem among serta prinsip-prinsip dasar pendidikan kepramukaan, sesuai dengan perkembangan jasmani serta rohaninya.

b. Penyelenggarakan kegiataan kebaharian bagi Pramuka Siaga dan Pramuka Penggalang ditekankan terutama untuk mengembangkan minat mereka di bidang kebaharian dengan penerapan sistem pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK). Peyelenggaraan kegiatan kebaharian bagi Pramuka Penegak dan Pandega dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk kehidupan dan penghidupannya di masa datang.

c. Kegiatan Saka Bahari adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat para anggotanya di bidang kebaharian secara lebih intensif dan terarah, yang meliputi pokok-pokok kegiatan untuk:
  • 1) Membentuk Pramuka yang sehat mental dan fisiknya.
  • 2) Menumbuhkan penghayatan dan kesadaran lingkungan.
  • 3) Merangsang hasrat untuk mempelajari ilmu dan teknologi di bidang kebaharian.
  • 4) Menumbuhkan minat dan motivasi untuk menjadi manusia yang produktif, berjiwa mandiri dan wiraswasta dalam kegiatan yang berorientasi kebaharian.
  • 5) Mempersiapkan untuk ikut serta dalam bela negara matra laut.

d. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan:
  • 1) Sebanyak mungkin dengan praktek dengan menyajikan kegiatan nyata untuk memberi kesempatan menerapkan sendiri pengetahuan dan kecakapan di bidang kebaharian serta menggunakan alat-alat nyata baik tradisional maupun modern.
  • Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 25
  • 2) Secara praktis, sederhana, mengandung banyak improvisasi, swadaya, tidak memerlukaan biaya tinggi, mudah dilaksanakan, namun membawa hasil pendidikan yang nyata dalam melaksanakan kegiatannya.
  • 3) Dengan mengusahakan adanya sarana yang memadai, baik dalam jumlah maupun mutu dengan tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan setempat. Penyediaan sarana tersebut diusahakan oleh Pamong bersama Instruktur Saka Bahari, dengan bantuan Mabi dan Pimpinan Saka Bahari serta kwartir yang bersangkutan.

e. Untuk memperoleh berbagai macam pengetahuan dan keterampilaan di bidang kebaharian, Saka Bahari melaksanakan kegiatan yang meliputi:
  • 1) Kebaharian secara umum.
  • 2) Kebaharian secara khusus dengan kridanya masing-masing.
  • 3) Bakti kepada masyarakat.
  • 4) Bela negara.

2. Perencanaan
a. Kegiatan Saka Bahari direncanakan dengan cara:
  • 1) Menentukan jenis dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
  • 2) Menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
  • 3) Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan.
  • 4) Menentukan objek dan tempat kegiatan.
  • 5) Menentukan dana dan sarana penunjang kegiatan.
  • 6) Memilih dan menentukan anggota Saka Bahari yang akan melaksanakan, dan Pamong atau Instruktur Saka Bahari yang akan mendampingi.
b. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan harus bersifat:
  • 1) Menarik, menantang dan penuh variasi.
  • 2) Sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, situasi dan kondisi pemuda serta masyarakat.
  • 3) Berguna untuk kehidupan dan penghidupan pribadi serta masyarakat.
  • 4) Dapat memberi bekal kepada yang bersangkutan dan memotivasinya untuk melaksanakan bakti masyarakat.

3. Bentuk dan macam kegiatan
  • a. Latihan Saka Bahari secara berkala dilaksanakan di luar kegiatan atau latihan gugus depan anggota yang bersangkutan.
  • b. Perkemahan Bakti Saka Bahari yang disingkat Perti Saka Bahari, pesertanya semua anggota Saka Bahari dalam rangka membaktikan diri kepada masyarakat.
  • c. Perkemahan antar Satuan Karya yang disingkat Peran Saka, pesertanya terdiri dari beberapa jenis Satuan Karya, misalnya Saka Bahari bersama Saka Dirgantara dan Saka Taruna Bumi.
  • d. Kegiatan khusus untuk kepentingan tertentu, misalnya; Pelayaran Lingkar Nusantara, Ulang Tahun Saka Bahari, Hari Pramuka, dan sebagainya.
  • e. Pembinaan potensi diri melalui pengamatan, penelitian, dan pengembaraan/ekspedisi.
  • f. Diperkenalkan sistem bela negara matra laut.

4. Tingkat kegiatan
  • a. Latihan Saka Bahari dilaksanakan ditingkat kwartir ranting/cabang dipimpin oleh Dewan Saka Bahari, didampingi oleh Pamong Saka Bahari dan Instruktur Saka Bahari.
  • b. Peran Saka dapat diselenggarakan di tingkat kwartir ranting, cabang, daerah dan Nasional sekurang-kurangnya sekali dalam masa bakti kwartir yang bersangkutan.
  • c. Perti Saka Bahari diadakan di tingkat kwartir cabang, daerah dan Nasional sesuai dengan kepentingan.
  • d. Kegiatan khusus dilaksanakan di tingkat kwartir ranting/cabang/daerah/regional/nasional sesuai dengan kepentingan dan kesiapan.

5. Kegiatan pendidikan/latihan anggota Saka Bahari dilaksanakan dalam 3 tahap:
  • a. Tahap Dasar : berisi materi pengorganisasian dan segala hal tentang Saka Bahari yang dilaksanakan selama 30 jam pelajaran.
  • b. Tahap Krida : berisi materi untuk pencapaian TKK (parsial) yang dilaksanakan selama kurun waktu enam bulan.
  • c. Tahap Kejuruan : berisi materi untuk pencapaian suatu keahlian khusus TKK (komperhensif) yang berkualifikasi dan diakui masyarakat bahari serta dapat menjadi Instruktur atau Pembantu Pamong Saka Bahari.

6. Sarana dan Prasarana
  • a. Kegiatan Saka Bahari sebanyak mungkin dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan melaksanakan kegiatan nyata. Hal tersebut berarti untuk kegiatan Saka Bahari mutlak diperlukan sarana kegiatan yang berupa:
    • 1) alat/peralatan;
    • 2) pelengkapan;
    • 3) fasilitas; dan
    • 4) sanggar Bakti Saka Bahari.
  • b. Saka Bahari dapat menggunakan alat perlengkapan dan sarana setempat dalam melaksanakan kegiatannya.
  • c. Untuk meningkatkan mutu kegiatan perlu diusahakan adanya sarana yang sesuai dengan keadaaan dan kemampuan setempat.
  • d. Dengan bantuan Pinsaka Bahari, kwartir, dan mabi yang bersangkutan, Pamong beserta Instruktur Saka Bahari mengusahakan adanya sarana yang memadai baik dalam jumlah maupun mutunya.
  • e. Sanggar Bakti Saka Bahari merupakan pangkalan dan tempat para anggota Saka Bahari dalam membuat perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengendalian (controlling) dan penilaian (evaluasi) kegiatan Saka Bahari yang juga dapat berfungsi sebagai:
    • 1) tempat mengadakan latihan dan belajar
    • 2) tempat musyawarah
    • 3) tempat untuk bekerja dan beribadat
    • 4) pangkalan untuk kegiatan bagi masyarakat
Pengelolaan Sanggar Bakti Saka Bahari dilakukan oleh suatu tim pengurus yang dipilih diantara anggota Saka Bahari dengan Pamong Saka Bahari sebagai konsultan.


BAB XI
MUSYAWARAH DAN RAPAT

1. Musyawarah
  • a. Musyawarah
    • 1) Musyawarah Saka Bahari merupakan suatu forum atau tempat pertemuan para anggota Saka Bahari, guna membahas perkembangan Saka Bahari dalam periode tertentu dan memilih Dewan Saka Bahari.
    • 2) Hasil Musyawarah Saka Bahari menjadi bahan rujukan bagi Dewan Saka Bahari, Pimpinan Saka Bahari dan Kwartir Cabang dalam merencanakan penyelenggaraan kegiatan Saka Bahari.
  • b. Peserta Musyawarah
    • 1) Dewan Saka Bahari.
    • 2) Pemimpin dan Wakil Pemimpin Krida.
    • 3) Anggota Saka Bahari.
  • c. Penasehat Musyawarah
    • 1) Mabi Saka Bahari.
    • 2) Pamong Saka Bahari.
    • 3) Instruktur Saka Bahari.
  • d. Acara Musyawarah
    • 1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Saka Bahari yang lama.
    • 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan.
    • 3) Usulan Rencana Kerja masa bakti berikutnya.
    • 4) Pemilihan Dewan Saka Bahari.
  • e. Pimpinan Musyawarah
    • Musyawarah Saka Bahari dipimpin oleh Ketua Dewan Saka Bahari atau anggota Dewan Saka yang telah mendapat mandat dari Ketua Dewan Saka Bahari.
  • f. Waktu musyawarah
    • Musyawarah Saka Bahari dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Saka.

2. Rapat Kerja
  • a. Rapat kerja Saka Bahari dihadiri oleh Dewan Saka, Pemimpin dan Wakil Pemimpin Krida, Pamong Saka, Instruktur Saka, Mabi Saka dan dapat pula mengundang Pimpinan Saka Bahari tingkat Cabang.
  • b. Rapat Kerja Saka Bahari dipimpin oleh Ketua Dewan Saka Bahari
  • c. Rapat Kerja Saka Bahari membahas:
    • 1) Laporan pelaksanaan Program Kerja tahun yang lalu
    • 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan.
    • 3) Evaluasi Program Kerja tahun yang lalu.
    • 4) Program Kerja tahun mendatang.
  • d. Hasil rapat kerja dilaporkan kepada Pimpinan Saka Bahari, selanjutnya oleh Pimpinan Saka Bahari diajukan kepada kwartirnya, sebagai usulan kegiatan Saka Bahari untuk mendapatkan penegesahan sebagai program kwartir yang bersangkutan.

3. Rapat Koordinasi
Pimpinan Saka Bahari secara regular menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas kinerja, kegiatan dan pengembangan Saka Bahari.

BAB XII
PENDANAAN

1. Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Saka Bahari dapat diperoleh dari:
  • a. Iuran para anggota Saka Bahari, yang besarnya ditetapkan dalam musyawarah Saka Bahari.
  • b. Bantuan dari Kwartir.
  • c. Hasil usaha dari Pimpinan Saka Bahari dan Anggota Saka Bahari.
  • d. Bantuan dari masyarakat yang tidak mengikat.
  • e. Sumber-sumber yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka serta aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana.
  • a. Dilaksanakan selambat-lambatnya sebulan setelah kegiatan selesai.
  • b. Disampaikaan kepada:
    • 1) Kwartir yang bersangkutan.
    • 2) Pimpinan Saka Bahari setempat.
    • 3) Para penyumbang/donatur.

BAB XIII
ADMINISTRASI SAKA
  • 1. Pelaksanaan administrasi Saka Bahari berpedoman pada Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Gerakan Pramuka.
  • 2. Pimpinan Saka Bahari dapat membuat stempel dan kop surat Saka Bahari atas persetujuan dari kwartir yang bersangkutan dan menyelenggarakan administrasi surat menyurat.

BAB XIV
SANGGAR BAKTI
  • 1. Sanggar Bakti Saka Bahari adalah tempat yang digunakan oleh anggota-anggota Saka Bahari untuk mengadakan kegiatan dan atau pertemuan Saka Bahari.
  • 2. Setiap kwartir mengusahakan adanya Sanggar Bakti Saka Bahari, disertai program kegiatannya.

BAB XV
PENUTUP
  • 1. Petunjuk Penyelenggaraan ini dibuat guna membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembinaan kepramukaan, khususnya kegiatan Saka Bahari.
  • 2. Petunjuk penyelenggaraan ini dapat dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Saka Bahari.
  • 3. Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
  • 4. Apabila dalam petunjuk penyelenggaraan ini masih terdapat kekurangan, kekeliruan atau kesalahan akan diadakan penambahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 31
Jakarta, 20 September 2011
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon